Vaksin Perdana Covid 19 di Kabupaten Lampung Utara

Vaksin Perdana Covid 19 di Kabupaten Lampung Utara
Bupati Kabupaten Lampung Utara, Budi Utomo

LAMPUNG UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) melaksanakan vaksin perdana Covid-19, Senin (1/2/2021). Sebabyak 15 pejabat dari unsur Forkompimda ikut dalam pelaksanaan suntik vaksin tersebut di antaranya, Sekda Lampura, Asisten I, Wakil Ketua DPRD, Dandim 0412/LU, Kapolres, Kajari, sertabdari tokoh masyarakat, hingga perwakilan dari insan Pers.

Bupati Lampura H. Budi Utomo, S.E., M., M., mengatakan, pelaksanaan vaksin perdana Covid-19 untuk Kabupaten Lampung Utara berlangsung di 2 Rumah Sakit (RS). Yakni, RS H.M. Ryacudu Kotabumi dan RS Handayani.

Sebab untuk pelaksanaan program vaksinasi virus Corona ini harus di tempat pelayanan kesehatan. “Hari ini kita melaksanakan vaksin perdana Covid-19. Selain di rumah sakit Ryacudu, pelaksanaan vaksin ini juga dilaksanakan di (RS) Handayani, ” kata Bupati kepada wartawan di RS H.M. Ryacudu.

Idealnya, sambung Bupati, Kepala Daerah harus menjadi orang pertama yang di suntik vaksin. Namun karena usianya saat ini sudah 63 Tahun, sementara syarat penerima vaksin harus berusia 18-59 Tahun.

“Kebetulan juga pak Sekda setelah diperiksa tensi darahnya 170, jadi harus ditunda dulu, begitu juga dengan Asisten I harus ditunda juga. Tapi dari perwakilan lainnya dapat berjalan semua untuk dilakukan vaksinasi, ” ungkap Bupati.

Bupati menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap selama 15 bulan atau sampai Maret 2022. Periode pertama berjalan hingga April 2021 dan Periode 2 terhitung April sampai Maret 2022.

Tahapannya, untuk tenaga kesehatan di bulan Januari dan Februari diharapkan sudah selesai pelaksanaan vaksinasi. Kemudian tahap dua itu di bulan April yakni, TNI, Polri, Aparat Penegak Hukum, bagian Pelayanan Masyarakat.

“Kepada masyarakat bahwa Covid-19 ini harus dikendalikan. Kita tetap terapkan protokol kesehatan. Saya  yakinkan juga bahwa vaksin ini sudah halal dan telah teruji klinis dari BPOM, ” ucap Bupati.

Bupati berharap, pelaksanaan vaksinasi di kabupaten Lampura bisa berjalan lancar dengan mengacu pada aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Manakala ada habatan dari pemerintah pusat terkait anggaran untuk pelaksanaan vaksin, diupayakan untuk dapat menganggarkan mandiri. Ini akan kita bicarakan dengan DPRD, ” tandasnya. (*).

Lampung Utara Lampung
Chandra Saputra

Chandra Saputra

Previous Article

37 Nakes Puskesmas Abung Kunang Disuntik...

Next Article

Peresmian Aero Astra Akademia, LPP Sekolah...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 241

Postingan Tahun ini: 241

Registered: Apr 8, 2021

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 229

Postingan Tahun ini: 229

Registered: May 25, 2021

Muh. Ahkam Jayadi

Muh. Ahkam Jayadi verified

Postingan Bulan ini: 149

Postingan Tahun ini: 149

Registered: Aug 19, 2021

Nanang suryana saputra

Nanang suryana saputra

Postingan Bulan ini: 133

Postingan Tahun ini: 133

Registered: Jul 10, 2020

Profle

Nanang suryana saputra

Ramah Tamah Dengan Menteri BUMM, Bupati Simalungun Sampaikan Rencana Kerjasama Kelola Aset PTPN II dan III di Kota Turis Parapat
Polresta Banyuwangi Gelar Olah TKP di Heroes Cafe Pasca Penggerebekan Tarian Striptis
Polres Ciamis Polda Jabar Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
Kasdim 0712/Tegal Dampingi Bupati Tegal Lounching Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 tahun di Wilayah Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal

Follow Us

Recommended Posts

Hadir di Pelantikan Pengurus PII Pusat, Menteri PUPR: Harus Kerja Keras Selesaikan Tugas Negara
Polri Ungkap 2 Kasus Penghimpunan Dana Ilegal yang Rugikan Warga Hingga Triliunan
Ketua Umum DPP AJMII Ajak Awak Media Kawal Kasus Tindakan Kekerasan Terhadap Tiga  Wartawan di Bandung Barat
Kapolri: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Makin Optimal
MK Putuskan Polisi Berhentikan Periksa Indentitas Orang Sesuai Konstitusional